尔朱拉
2019-05-22 10:04:06
2017年9月29日下午8点54分发布
更新时间:2017年9月29日下午8:54

KETERANGAN PERS。 Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyampaikan keterangan pers kepada awak media di Jakarta,Kamis,15 Juni。 Foto oleh M Agung Rajasa / ANTARA

KETERANGAN PERS。 Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyampaikan keterangan pers kepada awak media di Jakarta,Kamis,15 Juni。 Foto oleh M Agung Rajasa / ANTARA

印度尼西亚雅加达 - Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK)Laode M Syarif mengaku kecewa mendengar putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan praperadilan Ketua DPR Setya Novanto。 Lepasnya Setya sebagai tersangka,kata Laode,dianggap dapat mengganggu penanganan kasus korupsi KTP Elektronik。

“KPK kecewa dengan putusan praperadilan yang dibacakan sore ini,karena upaya penanganan kasus korupsi KTP Elektronik menjadi terkendala,”ujar Laode yang ditemui di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat malam,9月29日。

Walaupun begitu,Laode mengaku tetap menghormati keputusan hakim tunggal Cepi Iskandar tersebut。 Pasca dikalahkan,KPK akan mempelajari dan mengevaluasi untuk menentukan sikap selanjutnya,termasuk apakah akan mengeluarkan surat perintah penyidikan lagi terhadap Ketua Umum Partai Golkar itu。

“KPK akan mempelajari terlebih dahulu dan segera menetapkan sikap setelah ini,”kata dia。

Sementara,Kabiro Hukum KPK Setiadi mengatakan pihaknya tengah melakukan konsolidasi dan evaluasi bersama jaksa penuntut umum serta pimpinan。 Secara teori,kata Setiadi,penyidik dibenarkan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan(Sprindik)baru jika penetapan tersangka dibatalkan。

“Kami hanya mengacu pada isi atau pun ketentuan yang berada di dalam normatif peraturan MA(Mahkamah Agung)nomor 4 tahun 2016,yang mana di dalam aturan MA menyebut bahwa apabila dalam penetapan tersangka dibatalkan,maka penyidik dibenarkan mengeluarkan surat perintah baru,”katanya kepada media di luar ruang sidang。

Namun,Setiadi belum dapat memastikan apakah lembaga anti rasuah itu segera mengeluarkan sprindik baru terhadap Setya。 Dalam sidang putusan,Hakim Cepi menilai penetapan tersangka yang dilakukan KPK tidak sah karena tidak sesuai dengan prosedur。

Seharusnya,KPK mengikuti prosedur yang diatur dalam UU nomor 30 tahun 2002 mengenai KPK。 Dengan dikabulkannya gugatan praperadilan Setya,Cepi juga meminta agar KPK menghentikan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan no.Sprin.Dik-56/07/2017 tanggal 17 Juli 2017。

“Menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya.Dalam pokok perkara mengadili permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian.Menyatakan penetapan tersangka terhadap Setya Novanto berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.Sprin.Dik-56 / 01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017 dinyatakan tidak sah,”ujar CEPI。

Ini menjadi kekalahan KPK yang kali keenam selama digugat status tersangkanya oleh para tersangka melalui proses praperadilan。 - Rappler.com