井停嚓
2019-05-22 02:51:12
2017年9月22日上午10:19发布
更新时间:2017年9月22日上午10:19

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen,Senayan,Jakarta,Selasa(9/2)。 Foto oleh Hafidz Mubarak / ANTARA

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen,Senayan,Jakarta,Selasa(9/2)。 Foto oleh Hafidz Mubarak / ANTARA

雅加达,印度尼西亚 - Toleransi antara umat beragama dan kelompok etnis menjadi salah satu kunci untuk menjaga keutuhan sebuah bangsa,kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi

“Toleransi yang membuat Indonesia bersatu sebagai suatu negara。Oleh karena itu usaha-usaha kita untuk melindungi hak-hak kebebasan beragama dan perdamaian harus berjalan bersama dengan kerja kita dalam memelihara toleransi,”kata Retno dalam Simposium Tahunan Trygve Lie di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB)di New York,pada Kamis,9月21日。

Simposium tahunan itu diselenggarakan oleh国际和平研究所(IPI)di UN Plaza itu dan menghadirkan panelis seperti Pangeran Zeid Raad Al Hussein dari badan urusan HAM PBB,OHCHR,dan Direktur Eksekutif少数群体权利组织Mark Lattimer。

Retno mengatakan 85 persen dari sekitar 260 juta penduduk Indonesia beragama Islam tetapi ndonesia juga menjadi rumah bagi umat beragama lain termasuk Kristen,Katolik,Hindu,Buddha,Kong Hu Chu,dan penganut aliran kepercayaan。

Mendorong toleransi dan kebebasan beragama dan berkepercayaan merupakan cara efektif untuk melawan ekstremisme yang mengatasnamakan agama,kata Retno。

“Ekstremis religius telah dengan tidak benar menggunakan agama untuk membenarkan kebijakan yang tidak berperikemanusiaan mereka,”kata Retno。

Masalah Rohingya

Dalam simposium yang dihadiri berbagai komunitas internasional itu juga mengemuka isu krisis di Rakhine,Myanmar。

Menteri Luar Negeri Norwegia Borge Brende,yang juga menjadi pembicara,menggarisbawahi bahwa walau pun etnis Rohingya bukanlah etnis mayoritas di Myanmar,mereka adalah etnis yang penting bagi masyarakat dunia。

PBB menyebut etnis Muslim Rohingya sebagai salah satu kelompok etnis minoritas paling teraniaya di dunia。

Hak asasi manusia adalah universal dan tidak mungkin memisahkan hak-hak mereka untuk kebebasan beragama atau berkepercayaan dari hak-hak sipil paling dasar dan hak-hak politik seperti hak untuk hidup,hak untuk privasi,dan kebebasan untuk berkumpul dan berekspresi,kata Brende。

“Kebencian kolektif yang bersifat religius bukan lah suatu fenomena alami,tetapi itu disebabkan oleh tindakan manusia.Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi dan adalah kewajiban moral kita untuk bekerja mencari solusi,”kata Brende。

Dalam simposium tersebut Presiden IPI Terje Rod-Larsen meminta Retno menceritakan perjalanan diplomasi ke Myanmar dan Bangladesh terkait krisis kemanusiaan di Rakhine。

“Saya menyebutnya maraton diplomasi,”kata Retno。

Dari tanggal 3 sampai 9月5日,Menlu Retno menemui panglima militer,penasihat negara dan sejumlah menteri缅甸,serta perwakilan PBB dan duta besar di Yangoon dan Naypyidaw。

Dalam pertemuan dengan Aung San Suu Kyi,Retno menyampaikan empat usulan untuk Myanmar,yaitu mengembalikan stabilitas dan keamanan,menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan,melindungi semua orang yang berada di Rakhine state tanpa memandang suku dan agama; dan membuka akses untuk bantuan kemanusiaan。

Untuk dunia internasional,Retno mengatakan pentingnya rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State pimpinan mantan Sekjen PBB Kofi Annan untuk segera diimplementasikan。

“Apa yang dunia internasional bisa lakukan adalah memberikan bantuan kemanusiaan dan juga implementasi dari laporan Annan tersebut,”katanya。

Menlu Retno juga mengunjungi Dhaka,Bangladesh untuk bertemu dengan UNHCR dan IOM guna mendapatkan penjelasan tentang perkembangan situasi para pengungsi Rohingya di perbatasan缅甸丹孟加拉国。 - Rappler.com/dengan Antara