鄂蹊
2019-05-22 01:08:19
2017年9月21日下午6:31发布
更新时间:2017年9月21日下午6:31

KETERANGAN。 Ketua KPK Agus Rahardjo memberikan keterangan terkait kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan di Gedung KPK Jakarta,Jumat,19 Mei。 Foto oleh Wahyu Putro A / ANTARA

KETERANGAN。 Ketua KPK Agus Rahardjo memberikan keterangan terkait kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan di Gedung KPK Jakarta,Jumat,19 Mei。 Foto oleh Wahyu Putro A / ANTARA

雅加达,印度尼西亚 - Anggota pansus hak angket DPR menuing salah satu komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK)Agus Rahardjo terlibat dalam kasus korupsi pengadaan alat berat penunjang perbaikan jalan pada Dinas Bina Marga di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015. Tudingan disampaikan oleh anggota pansus hak angket dari Fraksi Partai Demokrasi印度尼西亚Perjuangan(PDIP)Arteria Dahlan dalam konferensi pers yang digelar di Hotel Santika pada Rabu malam,9月20日。

“Kami temukan adanya indikasi penyimpangan di internal LKPP yang saat itu pimpinannya adalah Agus Rahardjo,”ujar Arteria。

Menurut Arteria,ketika masih bertugas di LKPP,Agus ikut menangani proyek perbaikan jalan yang menggandeng PT Dormauli sebagai rekannya。 Proyek tersebut mencapai nilai Rp 36,1 miliar。 Pihak yang terlibat sebagai pelaksana proyek,kata Arteria,diduga melakukan rekayasa dalam proses pengadaan。

Ia menduga telah terjadi penyimpangan dalam proses penetapan spesifikasi dan harga perkiraan。 Ia mengaku membuat tudingan itu disertai bukti dan laporan yang masuk ke anggota Pansus。 Ada pihak-pihak di内部LKPP,kata Arteria,yang ikut terlibat dalam praktik korupsi。

“Kami juga menemukan fakta ada pihak yang dalam hal ini pimpinan LKPP diduga kuat memerintahkan direktur pengembangan sistem katalog LKPP untuk melaksanakan e-catalog。 Jadi,ada transaksi dulu baru rekayasa,“katanya。

Membingungkan

Sementara,juru bicara KPK Febri Diansyah mengaku tudingan pansus hak angket malah membingungkan pihaknya。 Dalam pandangan Febri,seharusnya pansus hak angket mengkritisi kinerja institusi lembaga anti rasuah itu,bukan malah individu di dalamnya。

“Agak membingungkan ya。 Setahu kami pansus hak angket membahas tugas terkait pelaksanaan dan kewenangan KPK,“ujar Febri yang ditemui di gedung KPK dan dikutip pada Rabu kemarin。

Ia mengaku tidak mau ambil pusing atau pun melaporkan tuduhan yang tidak berdasar itu ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik。 KPK menurut Febri saat ini tengah menghemat energi lantaran ada beberapa peristiwa penting yang harus mereka hadapi di akhir bulan ini,termasuk pengumuman hasil temuan pansus hak angket。 - Rappler.com