芮凉莽
2019-05-22 09:24:13
发布时间:2017年9月20日上午7:19
更新时间:2017年9月20日上午8点06分

KEPUNG LBH JAKARTA。 Sekelompok massa mengepung dan melakukan orasi di depan kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta,Minggu malam,9月17日。 Foto oleh Muhammad Adimaja / ANTARA

KEPUNG LBH JAKARTA。 Sekelompok massa mengepung dan melakukan orasi di depan kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta,Minggu malam,9月17日。 Foto oleh Muhammad Adimaja / ANTARA

雅加达,印度尼西亚 - Pasca pembubaran diskusi sejarah mengenai pengungkapan fakta 1965/1966 di kantor LBH Jakarta,kondisi area di Jalan Diponegoro sudah mulai kondusif。 Pada akhir pekan lalu,kondisi di sana ricuh karena digeruduk ormas。

Mereka menuding acara diskusi yang dihelat di kantor LBH Jakarta berniat untuk membangkitkan kembali paham komunisme。 Padahal,informasi yang beredar di media sosial itu tidak benar。 Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia(YLBHI)Asfinawati mengaku tidak habis pikir mengapa informasi hoax itu'ditelan'bejitu saja tanpa dilakukan konfirmasi。

“Diskusi kemarin itu membahas pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 1965. Itu bukan semuanya mengenai PKI(Partai Komunis Indonesia)。 Ini adalah sebuah kesalahan pola pikir yang luar biasa,“ujar Asfinawati pada Minggu kemarin。

Nama purnawirawan jenderal Kivlan Zen kemudian disebut-sebut sebagai aktor di balik pengerahan massa ke kantor LBH Jakarta。 Ia pun tidak diterima namanya tiba-tiba dibawa-bawa dalam kasus itu。 Kendati mengaku hadir dalam rapat yang digelar di markas besar pimpinan pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia(GPII)yang membahas penolakan terhadap kegiatan di LBH雅加达,namun ia tetap membantah telah mengerahkan massa pada akhir pekan lalu。

Kesal dengan tudingan tersebut,Kivlan kemudian melontarkan ide akan mengajukan kepada pemerintah untuk membubarkan LBH Jakarta。 Alasannya,LBH Jakarta mendukung untuk membangkitkan paham komunisme di Tanah Air。

Ketua Advokasi YLBHI Muhammad Isnur membantah dirinya pernah menyebut Kivlan adalah dalangnya。

“Saya tidak bilang Kivlan Zen dalangnya。 Tetapi,dalam konferensi pers di Gedung Komnas Perempuan,saya menyebutkan ada dua nama yang beredar,salah satunya adalah Kivlan Zen karena disebut di dalam berita public news ,“ujar Isnur ketika dihubungi Rappler pada Selasa,9月19日。

Isnur justru mempermasalahkan usulan pembubaran LBH Jakarta yang diusulkan Kivlan。 Ia mengatakan usulan purnawirawan jenderal yang tersangkut kasus makar itu tidak berdasar dan hanya didasarkan kepada fitnah。 Apalagi sebelumnya sudah ada stigma di masyarakat bahwa diskusi akademis,研讨会sejarah dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kejadian 65/66 selalu dianggap pro-PKI。

“Tentu masyarakat dan seluruh pencari keadilan harus menolak,karena LBH adalah lembaga publik yang menangani puluhan ribu pencari keadilan setiap tahunnya,”kata dia。

Sebagian besar kasus yang dibantu LBH Jakarta melibatkan warga yang tidak mampu。 Salah satu kasus yang gencar diadvokasi oleh LBH Jakarta adalah kasus korban penggusuran lahan。

Sementara,Direktur LBH Jakarta Alghiffary Aqsa mengatakan usulan pembubaran LBH hanyalah satu bentuk provokasi belaka。

“Orde baru yang otoriter saja tidak membubarkan LBH。 Tidak ada dasar hukum juga(untuk)membubarkan LBH。 Saya anggap itu provokasi dari Kivlan saja,“kata Alghiffary melalui telepon kemarin。 - Rappler.com

BACA JUGA: