鲜于朗嵋
2019-05-22 09:51:27
2017年9月19日下午7点40分发布
2017年9月19日下午7:46更新

TOLAK KRIMINALISASI。 Ribuan rakyat Papua melakukan protes di depan Kantor Gubernur di Jayapura pada Selasa,2017年9月19日.Mereka menuduh Jakarta melakukan kriminalisasi terhadap Gubernur Lukas Enembe。 Foto oleh Laurenz Kadepa

TOLAK KRIMINALISASI。 Ribuan rakyat Papua melakukan protes di depan Kantor Gubernur di Jayapura pada Selasa,2017年9月19日.Mereka menuduh Jakarta melakukan kriminalisasi terhadap Gubernur Lukas Enembe。 Foto oleh Laurenz Kadepa

雅加达,印度尼西亚(更新) - Ribuan warga dari Kota Jayapura,Kabupaten Jayapura,dan Kabupaten Korem melakukan protes di depan Kantor Gubernur Papua di Jayapura pada Selasa,9月18日。

Mereka menuntut Pemerintah Pusat menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap Gubernur Lukas Enembe dan mengancam memboikot seluruh Pilkada di Papua jika aspirasi mereka tidak diakomodasi。

Sumber Rappler mengatakan awalnya mereka demo di depan Kepolisian Daerah Papua tetapi karena Kapolda tidak mau menemui mereka,para demonstran bergerak ke Kantor Gubernur。

Beberapa demonstran membawa plakat“Save Gubernur Papua Lukas Enembe,SIP,MH”

Di depan kantor gubernur,mereka bergantian menyampaikan aspirasi di hadapan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua(DPR)Yunus Wonda dan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Herry Dosinai,dan sejumlah anggota DPR Papua lainnya menemui massa。

Jumlah demonstran sekitar 3.500 sampai 4.000 orang。

Sumber Rappler mengatakan protes dengan aspirasi yang sama juga terjadi di Kota Nabire,Wamena,Timika,dan Merauke pada Selasa,9月19日。

Koordinator massa Alberto Wanimbo mengatakan dalam orasinya bahwa pemerintah pusat tidak boleh melakukan tindakan“anarkis”kepada Lukas Enembe menjelang Pilkada dengan mengkriminalisasi。

“Hentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap Gubernur Papua menjelang Pilkada,jangan saling menjatuhkan dengan cara kotor dan tidak elok,”kata Alberto。

Peserta demo lain,Nicolas Kobak,mengatakan pemerintah jangan bertindak sewenang-wenang dengan mengkriminalisasi gubernur tanpa ada kesalahan yang jelas。 “Jangan tekan Gubernur Lukas dengan cara-cara yang tidak baik seperti krominalisasi tanpa ada sebab,”katanya。

Pemuda dari Tabi Otniel Deda ini mengatakan dalam orasinya bahwa seluruh masyarakat Papua yakin pemanggilan Lukas Enembe ke Bareskrim bermuatan politik dan merupakan kriminalisasi kepada sosok Gubernur Papua。 “Ini ada penekanan untuk kepentingan Pilkada,jelas tindakan yang menyimpang,”katanya。

Isu kriminalisasi terhadap Gubernur Lukas muncul setelah dia dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi anggaran beasiswa pada tahun anggaran 2016. Setelah mangkir dua kali,Lukas akhirnya diperiksa oleh Direktorat Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri pada Senin,2017年9月4日。

Belakangan beredar foto Lukas Enembe bersama Kepala Badan Inteligen Negara(BNI)Budi Gunawan,Kepala Kepolisian Indonesia Tito Karnavian,dan Kapilda Sumatera Utara Paulus Waterpauw,disrtai rumor bahwa Lukas Enembe ditekan untuk berpasangan dengan Paulus Waterpauw dalam pemilihan kepala daerah 2018。

Lukas Enembe mengaku bertemu dengan Budi Gunawan,Tito Karnavian,dan Paulus Waterpauw pada Selasa,9月5日,tetapi menyangkal membahas mengenai Pilkada Papua 2018,apalagi ditekan untuk berpasangan dengan Paulus Waterpauw。

Albertus Wanimbo,selaku penanggung jawab umum aksi bela Lukas Enembe,membacakan tuntutan massa。 Salah satu tuntutannya adalah meminta Presiden Joko Widodo dan instansi terkait untuk menghentikan segala kriminalisasi kepada sosok Lukas Enembe。

“Kalau tuntutan kami tidak diindahkan,maka kami rakyat Papua akan boikot Pilkada 2018 serta boikot Pemilu Legislatif dan Presiden 2019,”katanya。

Kepada massa,Herry Dosinai mengucapkan terima kasih atas kepedulian mereka terhadap Gubernur Lukas Enembe。 “Ini bukti bahwa rakyat Papua mencintai Gubernur Lukas Enembe,sehingga jika dikriminalisasi massa tidak akan terima,”ujarnya。

Ketua DPR Papua Yunus Wonda dalam orasinya mengatakan pemerintah pusat jangan mengkriminalisasi Lukas Enembe untuk kepentingan Pilkada,Pileg atau Pilpres。 “Sebaiknya demokrasi jangan diintervensi tapi biarkan mengalir sesuai keinginan rakyat bukan penguasa,”tuturnya。

Sebelumnya Komisioner Komnas HAm Natalius Pigai mengatakan,kondisi psikologis Gubernur Papua Lukas Enembe dalam keadaan tertekan pasca pertemuan dengan Kepala BIN Budi Gunawan,Kapolri Tito Karnavian dan Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw。 Lukas Enembe diduga dipaksa menandatangani kesepakatan tanpa lebih dulu berkoordinasi。

Sementara itu,anggota DPRP Laurenzus Kadepa mengatakan dirinya mendukung setiap usaha untuk memberantas korupsi di Indonesia。

“Tetapi kalau ada indikasi kriminalisasi terhadap Gubernur Lukas,saya akan turun bersama masyarakat melakukan protes di jalan,”kata Laurenzus,sambil menambahkan:“Gubernur Lukas sangat mendukung keutuhan Indonesia。”

Laurenzus juga mengatakan DPRP akan mengirim delegasi ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Papua,termasuk yang berkaitan dengan pemanggilan Lukas Enembe dalam kasus dugaan korupsi anggaran beasiswa。

“Delegasi itu akan berangkat ke Jakarta dalam waktu dekat,”kata Laurenzus。 - Rappler.com