井停嚓
2019-05-22 12:14:26
2017年9月13日下午12:56发布
2017年9月13日下午12:56更新

TERBAKAR。 Seorang perempuan Rohingya menangis usai rumahnya terbakar di dekat Sittwe,Rakhine pada 3 Mei 2016. Foto oleh Nyunt Win / EPA

TERBAKAR。 Seorang perempuan Rohingya menangis usai rumahnya terbakar di dekat Sittwe,Rakhine pada 3 Mei 2016. Foto oleh Nyunt Win / EPA

BANDA ACEH,印度尼西亚 - Direktur Eksekutif缅甸人权工作组(BHRWG)Kyaw Win mengatakan akar permasalahan yang terjadi di Myanmar disebabkan adanya persekusi terhadap kaum minoritas。 Namun yang dipersekusi tidak hanya etnis Rohingya yang beragama穆斯林,namun juga etnis minoritas lain,bahkan warga yang beragama Buddha。

“Militer juga melakukan persekusi terhadap kaum Buddha。 Mereka juga diburu dan dibunuh。 Bahkan,ada anak yang baru lahir saja sudah dibunuh,“ujar Kyaw ketika berbicara di acara Konferensi Internasional di Aceh pada Selasa,9月12日。

Konferensi itu bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada publik mengenai apa yang sesungguhnya terjadi。 Selain itu,para pembicara ingin mengajak bahwa缅甸dapat belajar dari Aceh dalam menyelesaikan konflik,karena provinsi tersebut dulu juga pernah mengalami situasi serupa。

散文persekusi terhadap kaum Rohingya sangat sistematis。 Strategi mereka diimplementasikan ke suku-suku di Myanmar。

“Misalnya orang穆斯林tidak boleh menjadi anggota militer,polisi,duduk di pemerintahan,menjadi pengusaha dan tidak diizinkan untuk menempuh pendidikan tinggi。 Jika ini terjadi sejak tahun 1963年lalu,maka kita terancam akan sirna dari permukaan bumi,sebab mereka(Rohingya)tidak memiliki kekuatan dan tak ada akses ke pendidikan,“ujar Kyaw。

Selain melakukan persekusi secara sistematis,militer juga melucuti kewarganegaraan Rohingya。 Bahkan,itu tertuang di dalam UU mereka。 Oleh sebab itu,Rohingya tidak memiliki identitas。 Pihak militer juga melakukan pemalsuan sejarah dan membuat undang-undang yang sangat kontroversial。

“Mereka mengatakan jika orang Rohingya disebut sebagai buruh yang dibawa oleh orang Inggris untuk dipekerjakan。 Sehingga,jika saya ingin menjadi warga negara缅甸,saya harus membongkar kuburan kakek-nenek saya untuk bertanya dari mana asal saya,“kata dia。

Lagipula,kata dia melanjutkan,bagaimana mungkin mereka bisa membuktikan kewarganegaraan yang sesungguhnya,lantaran di era tersebut tidak ada dokumen yang mendukung sebagai pembuktian。

Militer juga menggunakan isu agama dengan tujuan untuk memecah belah warga缅甸。 Oleh sebab itu,mereka menempatkan personel di tempat ibadah agama Buddha。

Selama ditempatkan di sana,personel militer diduga menyebar fitnah dan mengatakan bahwa Muslim Rohingya sudah berjihad dan bergabung dengan kelompok militan ISIS。

“Dengan begitu,militer akan banyak mendapat bantuan dari berbagai negara besar sebagai dalih untuk menumpas ISIS。 Padahal,yang dimaksud yakni untuk menghabisi etnis Rohingya,“kata Kyaw。

Dalam pandangan Kyaw,Rohingya menjadi objek tindak kekerasan militer缅甸karena mereka beragama穆斯林。

“Jika besok mereka beralih menjadi agama Buddha,mereka tidak akan disakiti,”katanya。

Desak diberi kewarganegaraan

Sementara,di tempat yang sama,项目经理Advokasi ASEAN人权工作组(HRWG),Daniel Awigra mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Indonesia untuk mengatasi konflik di negara bagian Rakhine。 Sebab,印度尼西亚menjadi negara pertama yang diterima langsung oleh Pemerintah缅甸dalam menyelesaikan konflik etnis Rohingya。

Tetapi,menurut Daniel,Indonesia seharusnya turut menggandeng ASEAN agar turun tangan dan lebih serius dalam menyelesaikan konflik yang berkepanjangan。 东盟,katanya,perlu duduk bersama dengan kelompok yang terkena imbas konflik di Rakhine,Myanmar。

“Saya kira ASEAN saat ini harus lebih fokus tidak hanya membahas masalah ekonomi dan bisnis,namun juga terkait penindasan dan kemanusiaan,”kata dia。

Isu Rohingya,adalah kado ujian untuk ASEAN yang berusia 50 tahun。

Sementara,Direktur Yayasan Geutanjoe,Liliane Fan,mengatakan untuk menuntaskan konflik tindak kekerasan di Rakhine tidak cukip hanya mengirimkan bantuan。 Harus dipikirkan普拉卡拉terbaik untuk menyelesaikannya。

Pihak lain dari卡鲁纳建设和平中心,Joanne Lauterjung Kelly mengusulkan琼脂Pemerintah缅甸塞格拉成员etnis Rohingya kewarganegaraan。 Sebab,jika tidak diakui sebagai warga negara,maka militer bisa melakukan apa pun terhadap etnis Rohingya。

Selain itu,Pemerintah Myanmar juga harus mendesak unsur militer agar patuh terhadap aturan di bidang Hak Asasi Manusia(HAM)yang sudah mereka tanda tangani。

Belajar dari亚齐

Untuk bisa menyelesaikan konflik di Myanmar,beberapa aktivis HAM Aceh mengaku siap membagi pengalaman mereka ketika mengatasi konflik di provinsi tersebut。 Apalagi,warga etnis Rohingya pernah terdampar di Aceh ketika berbondong-bondong kabur dari缅甸pada tahun 2015。

Kendati sempat tidak didorong balik oleh TNI Angkatan Laut,namun nelayan Aceh berbondong-bondong menarik perahu warga Rohingya ke tepi pantai dan bersandar。

“Kami dari Yayasan Geutanjoe sangat terharu dan kami akan terus mempromosikan tradisi kemanusiaan dari Aceh yang harus dilestarikan ini,”kata Lilliane- Rappler.com