满贴
2019-05-22 04:43:08
2017年9月12日下午9:31发布
更新时间:2017年9月12日下午9:31

LEMAHKAN KPK。 Presiden Joko“Jokowi”Widodo menolak untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK)。 Foto diambil dari akun @setkabgoid

LEMAHKAN KPK。 Presiden Joko“Jokowi”Widodo menolak untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK)。 Foto diambil dari akun @setkabgoid

雅加达,印度尼西亚 - Sekretaris Kabinet Pramono Angung menegaskan jika Presiden Joko“Jokowi”Widodo tidak memiliki keinginan untuk mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK)。 Justru,kata Pramono,Jokowi mencoba konsisten dengan kalimatnya yang pernah disampaikan bahwa ia tidak akan membiarkan lembaga anti rasuah itu dibuat lemah。

Komentar ini disampaikan lantaran ada ketidakkompakan di tubuh pemerintahan Jokowi。 Saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR pada Senin kemarin,Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan bahwa KPK tidak seharusnya memiliki kewenangan penuntutan。

KPK,kata Prasetyo seharusnya meniru lembaga anti korupsi Malaysia SPRM dan CPIB Singapura。

“Wewenang CPIB Singapura dan SPRM Malaysia hanya terbatas pada fungsi penyelidikan dan penyidikan saja,”ujar Prasetyo dengan Komisi 3 DPR di gedung parlemen pada Senin,9月11日。

Dengan terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh dua lembaga tadi,justru mampu menciptakan pemberantasan korupsi yang efektif。 Lembaga SPRM Malaysia memang memiliki divisi penuntutan,tetapi untuk melaksanakan itu harus ada izin dari Jaksa Agung Malaysia。

Sementara,KPK lebih sering menonjolkan kegaduhan melalui Operasi Tangkap Tangan(OTT)。 Sedangkan,ketika dilihat dalam Indeks Persepsi Korupsi(IPK),peringkat印度尼西亚tidak juga terkerek。

Kalimat Prasetyo itu jelas menimbulkan kritik dari publik,lantaran terkesan sepakat terhadap pemangkasan kewenangan KPK。

Namun,Pramono menegaskan pemerintah tidak berniat untuk mengurangi kewenangan KPK。

“Hal itu kan sudah disampaikan ketika Presiden meresmikan jalan tol di Mojokerto,Jombang。 Selain tidak berniat melemahkan KPK,Presiden juga menyampaikan agar kita semua wajib menjaga KPK,“kata dia。

Bahkan,jika nantinya hasil pansus hak angket KPK mengisyaratkan adanya revisi terhadap UU KPK,maka Presiden,ujar Pramono,tidak akan menyetujuinya。 Kendati begitu,Presiden Jokowi memang sepakat jika harus dilakukan perubahan yang sifatnya administratif。

“Tetapi,tidak dalam hal yang sifatnya mendasar,”tutur dia。

Pernyataan Prasetyo 越位

Sementara,Ketua SETARA研究所Hendardi mengaku heran dengan pernyataan yang disampaikan Prasetyo。 Sebab,lebih menggambarkan pernyataan politisi ketimbang pejabat pemerintah。

Menurutnya,apa yang disampaikan Prasetyo di hadapan anggota Komisi III saat rapat kerja di DPR bukan sekedar offside tetapi sudah mencerminkan tindakan indisipliner。

“Seharusnya,Prasetyo patuh pada kehendak Presiden yang secara tegas menolak pelemahan KPK。 Sikapnya itu justru memperburuk integritas dan citra kejaksaan yang pada akhirnya dapat berimplikasi pada posisi pemerintah sehingga digeneralisir bahwa pemerintah berniat melemahkan KPK,“ujar Hendardi melalui keterangan tertulis pada hari ini。

Lagipula,kata Hendardi,alih-alih mengkritik KPK,Prasetyo lebih baik fokus terhadap perbaikan institusi yang ia pimpin。 Sebab,sejak dipimpin Prasetyo selama tiga tahun terakhir,tidak ada prestasi apa pun。

Oleh sebab itu,ia menyarankan kepada Presiden Jokowi agar segera mendisplinkan Prasetyo。 Jika ini dibiarkan,maka akan muncul aktor-aktor lainnya yang berniat melemahkan KPK。

Apalagi hal tersebut terjadi,di saat hubungan antara KPK dengan DPR tengah tegang pasca lembaga anti rasuah itu mengusut kasus mega korupsi pengadaan KTP Elektronik。 Pernyataan Prasetyo dapat memicu aktor-aktor lainnya yang anti terhadap KPK。

“Hal itu lah yang akan disyukuri oleh banyak aktor yang menghendaki pelemahan KPK。 Jika ini yang terjadi,maka rakyat yang dirugikan karena institusi KPK yang melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintah secara transparan dan akuntabel saja bisa menjadi tumpul,“katanya。 - Rappler.com