井停嚓
2019-05-22 05:30:23
2017年9月6日下午12:27发布
更新时间:2017年9月6日下午12:28

PANSUS。 Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban(LPSK)Abdul Haris Semendawai menyampaikan keterangan saat Rapat Dengar Pendapat(RDP)dengan Pansus Hak Angket KPK di Kompleks Parlemen,Senayan,Jakarta,Senin,28 Agustus。 Foto oleh M Agung Rajasa / ANTARA

PANSUS。 Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban(LPSK)Abdul Haris Semendawai menyampaikan keterangan saat Rapat Dengar Pendapat(RDP)dengan Pansus Hak Angket KPK di Kompleks Parlemen,Senayan,Jakarta,Senin,28 Agustus。 Foto oleh M Agung Rajasa / ANTARA

雅加达,印度尼西亚 - Pertemuan antara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK)dengan anggota Komisi 3 DPR yang semula dijadwalkan pada hari ini,ternyata ditunda。 Hal itu lantaran,sebagian besar pimpinan lembaga anti rasuah tersebut tengah berada di luar kota untuk dinas。

KPK telah mengirimkan surat yang berisi agar menunda RDP dengan DPR。 Pertemuan akan dijadwal ulang pada Senin,9月11日。 Lalu,apa yang akan dibahas dalam pertemuan pekan depan?

Anggota Komisi 3,Bambang Soesatyo mengatakan mereka akan membahas terkait kegiatan pansus hak angket dan pertanyaan mengenai keterangan yang pernah disampaikan Aris Budiman。

9月6日,“Kid Bambang yang ditemui di gedung parlemen pada Rabu

Politisi Partai Golkar itu sempat menyinggung masa kerja pansus yang segera berakhir yakni 9月28日。 Ia mengatakan kinerja pansus hak angket telah mencapai 80 persen。

“Kami juga sudah mulai menyusun rancangan rekomendasi。 Dua minggu waktu yang tersisa ini hanya tinggal mengonfirmasi dan meminta penjelasan dengan KPK,setelah itu kami selesaikan pada tanggal 28(9月)。 Menurut saya,karena sudah lengkap ya enggak perlu diperpanjang,“ujar Bambang。

Ia dan rekan-rekan di pansus berharap di akhir masa kerjanya,pimpinan KPK dapat hadir di dalam rapat。 Selama ini,pimpinan KPK menolak untuk hadir karena masih mempertanyakan keabsahan pembentukan pansus。

“Rapat pansus ini kan kami berusaha untuk menyerap informasi yang seimbang,kalau di media disebutnya覆盖双方。 Jika nanti tidak dimanfaatkan oleh KPK ya jangan salahkan DPR seandainya rekomendasi yang kami keluarkan bersifat sepihak karena tidak dapat konfirmasi,“kata dia。

Oleh sebab itu,Bambang mengimbau琼脂KPK meninggalkan ego dan lebih mengedepankan institusi KPK secara keseluruhan。 Bambang menyadari adanya kekhawatiran dari publik terhadap rekomendasi yang dikeluarkan DPR akan melucuti kewenangan lembaga anti rasuah tersebut。 Tetapi,ia menjelaskan rekomendasi itu tidak akan berdampak jika ditolak oleh Presiden Joko Widodo。

“DPR tidak bisa berbuat apa-apa kalau pemerintah tidak menghendaki。 Tetapi,selama ini kan pemerintah juga tidak pernah menunjukkan penolakannya terhadap inisiatif perubahan UU KPK。 Ya,boleh saja kita lihat di paripurna apakah seluruh anggota setuju,“kata dia。 - Rappler.com