鄂蹊
2019-05-22 09:28:24
2017年9月5日上午11:06发布
2017年9月5日上午11:06更新

Tanda larangan sepeda motor melintas di salah satu ruas jalan di Jakarta。 Foto oleh Widodo S. Jusuf / ANTARA

Tanda larangan sepeda motor melintas di salah satu ruas jalan di Jakarta。 Foto oleh Widodo S. Jusuf / ANTARA

印度尼西亚雅加达 - Direktur Eksekutif运输! Dominggus Oktavianus menilai kebijakan pembatasan sepeda motor di Jalan Jenderal Sudirman dan Rasuna Said sebagai kebijakan yang salah kaprah。

“Perluasan larangan sepeda motor tidak akan mengurangi kemacetan Jakarta,”kata Dominggus Oktavianus dalam keterangan tertulis yang diterima Rappler,Selasa 2017年9月5日。运输! adalah lembaga analis kebijakan yang fokus pada isu transportasi dan infrastruktur publik。

Seperti diberitakan sebelumnya,Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan pembatasan sepeda motor di Jalan Jenderal Sudirman dan Rasuna Said mulai 11 Oktober 2017。

Untuk itu,sosialiasi pun telah digeber sejak Senin,21 Agustus 2017. Sosialisasi ini akan berlangsung hingga 9月11日mendatang。 Sehari kemudian,uji coba akan diberlakukan。

Kepala Dinas Perhubungan DKI雅加达Andri Yansyah mengatakan pembatasan sepeda motor diberlakukan untuk mengurangi kemacetan di Jalan Jenderal Sudirman dan Rasuna Said。

Baca:

“Kenapa selalu rakyat menengah ke bawah yang menjadi korban atas ketidakmampuan pemerintah mencari solusi kemacetan Jakarta?”katanya。

Namun Dominggus menilai kebijakan ini tidak akan efektif mengurai kemacetan jika tidak disertai dengan persiapan sarana dan prasarana penunjang transportasi publik yang baik dan nyaman。

Karena itu pihaknya meminta pembatasan sepeda motor tidak diberlakukan sebelum ada sarana penunjang transportasi publik。 Selain itu,menurutnya,penyebab kemacetan bukanlah sepeda motor。

“Melainkan karena tidak ada regulasi pembatasan jumlah kendaraan roda empat atau mobil yang sangat menyita ruang jalanan,”katanya。

Ia juga menilai larangan sepeda motor melintas di Jalan Jenderal Sudirman dan Rasuna Said ini tidak sensitif terhadap isu kelas atau keadilan sosial。

“Kenapa selalu rakyat menengah ke bawah yang menjadi korban atas ketidakmampuan pemerintah mencari solusi kemacetan Jakarta?”katanya。

Pengendara sepeda motor,kata Dominggus lagi,juga turut membayar pajak。 Karena itu mereka seharusnya boleh ikut menikmati jalanan protokol。

运输! mengusulkan Pemerintah Provinsi DKI雅加达terlebih dahulu melakukan pembatasan kendaraan roda empat。 Salah satu caranya dengan menaikkan pajak kendaraan roda empat hingga 300 persen。 “Serta menerapkan tarif parkir yang tinggi bagi kendaraan roda empat,”katanya。 -Rappler.com