鄂蹊
2019-05-22 05:27:18
2017年8月31日下午6:30发布
2017年8月31日下午6:30更新

Sejumlah kendaraan melintas di dekat Tugu Yogyakarta,Senin(17/2)。 FOTO oleh Noveradika / ANTARA

Sejumlah kendaraan melintas di dekat Tugu Yogyakarta,Senin(17/2)。 FOTO oleh Noveradika / ANTARA

雅加达,印度尼西亚 - Mahkamah Konstitusi(MK)membolehkan perempuan untuk menjadi Sultan atau Raja Yogyakarta。 Hal ini tertuang dalam putusan mereka terhadap uji materi Pasal 18 Ayat(1)Huruf m Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal tersebut berisi syarat Gubernur dan Wakil Gubernur untuk melampirkan daftar riwayat hidup yang seolah Gubernur atau Wakil Gubernur Yogyakarta haruslah laki-laki。 MK,dalam putusannya,menghapus pasal ini karena dinilai diskriminatif。

“MK mengakui dan menghormati keitimewaan日惹dan menghapus pasal yang sifatnya diskriminatif yang seolah memberikan pesan bahwa Raja Jogja haruslah dijabat oleh laki laki,”kata Irmanputra Sidin selaku kuasa hukum pemohon melalui keterangan tertulis,Kamis 31 Agustus 2017。

Irman mengatakan keputusan MK ini akan menjadi dasar hukum yang kuat bagi siapapun,baik laki-laki maupun perempuan,untuk menjadi Raja atau Sultan sekaligus juga Gubernur Yogyakarta。

“Terbuka peluang secara konstitusional bagi kaum perempuan untuk menjadi raja,ratu,sultan,kaisar atau sebutan lainnya karena siapun yang menjadi raja atau adipati termasuk raja perempuan adalah juga Gubernur / Wakil Gubernur di Yogjakarta,”kata Irman。

Irman mengatakan keputusan MK ini akan menjadi tonggak penting bagi bagi perkembangan konstitusi dan konstitusionalisme di seluruh dunia。 Karena kini untuk menjadi raja atau sultan tidak lagi harus laki-laki。

“Konstitusi memberikan karpet merah yang lebar untuk kaum perempuan untuk menjadi pemimpin,raja atau semacamnya,”katanya。 -Rappler.com